Ilustrasi Ilustrasi foto: internet

Korban pertanyakan penanganan kasus dugaan penipuan miliaran rupiah

"Semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. GSM di transfer ke rekening atas nama NS, secara pribadi"

JAKARTA, www.jurnalterkini.id - Korban dugaan kasus penipuan dan penggelapan atau TPPU, berinisial "A" dan "O" mengeluh karena pihak polisi belum juga menahan terlapor yang berinisial "NS". Padahal terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut, dengan bukti lapor, bernomor: LP/6748/X/2019/PMJ/Ditreskrimsus, tanggal 21 Oktober 2019.

"Iya. Hingga saat ini NS belum juga di tahan oleh polisi, entah kenapa, dan saya sebagai korban jelas saya ingin cepat terlapor ditahan, terlebih sudah status tersangka sesuai dengan P2HP yang pengacara saya terima," kata korban, di Jakarta, Selasa, (4/2/2020).

Korban menjelaskan, dalam melakukan aksi dugaan penipuan itu, NS mengaku sebagai pemilik PT GSM, dengan meminjam uang kepadanya (A) sebesar Rp1 miliar, dan kepada O sebesar Rp 2,5 miliar, dengan dalih pelaku memerlukan dana untuk menjalankan proyek yang didapat dari PT GOS dan PT SUN.

Tapi, lanjut korban, setelah pinjaman jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dan bukti berkas perjanjian masih ada, terlapor gagal bayar dan berdalih tidak dibayar sama sekali oleh PT GOS.

Setelah ditelusuri, ternyata NS, kata Korban, bukanlah pemilik dari PT GSM ataupun sebagai pengurus. Selain itu PT. GOS dan PT. SUN menyatakan tidak pernah melakukan hubungan kerja dengan terlapor baik secara individual maupun secara perseroan.

"Semua pinjaman yang mengatasnamakan PT. GSM di transfer ke rekening atas nama NS, secara pribadi," kata korban.

Nah, kasus itu lalu dilaporkan dan ditangani oleh Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan dalam penanganannya, korban merasa ada kejanggalan, karena terlapor baru ditetapkan sebagai tersangka tanggal 29 Januari 2020 lalu, padahal laporan kepada Polisi sejak tanggal 21 Oktober 2019, jadi ada sekitar 3 bulan lebih, baru terlapor di tetapkan sebagai tersangka, dan sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan.

Hal itu, kata korban, ada kesan akan P21 dan belum pernah dilakukan penahanan sama sekali. Mustinya, sesuai hukum, ditahan dulu, atau kami sebagai pelapor diberitahukan, Ini sama sekali tidak.

Selain itu, tambah korban, ia juga mendapatkan informasi bahwa korban dari kasus ini, bukan dirinya saja, tapi banyak lagi. Ada sekitar belasan orang dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Atas itu semua, Kanit Fismondev yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, sedang tidak berada di tempat. Direkomendasikan untuk menanyakan informasi tersebut ke Wakanit Fismondev bernama AKP Johri.

AKP Johri yang diminta konfirmasinya mempersilahkan wartawan menanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Alasannya, prosedurnya seperti itu, bahwa kehumasan yang berhak menyampaikan hal tersebut. "Tolong konfirmasikan ke pak Kabid Humas PMJ ya," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, yang dikonfirmasi mempersilahkan media untuk menulisnya bila memang ada dugaan kasus tersebut bermasalah. "Silahkan terbit mas, kalau memang itu bermasalah," kata Yusri. (Irsm)

Beri nilai
(0 Pilih)

Beri komentar

Pastikan Anda memasukkan semua informasi yang diperlukan, ditandai dengan tanda bintang (*). Kode HTML tidak diizinkan.