Sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara tunggakan iuran BPJamsostek dengan terdakwa dua direksi PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Senin (20/1) sore. Sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara tunggakan iuran BPJamsostek dengan terdakwa dua direksi PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Senin (20/1) sore. foto: rdi

Pengadilan Karimun penjarakan direksi KDH terkait tunggakan iuran BPJamsostek

"Memutuskan, mengadili, kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing empat bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan"

Karimun, jurnalterkini.id - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memvonis dua direksi PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) empat bulan penjara terkait kasus tunggakan iuran BP Jamsostek senilai ratusan juta rupiah.

Kedua direksi perusahaan tambang granit tersebut, masing-masing Indra Gunawan sebagai direktur utama dan Muhammad Yusuf sebagai direktur.

Majelis hakim yang diketuai Joko Dwi Atmoko dengan hakim anggota Yanuarni Abdul Gaffar dan Renni Hidayati menjatuh vonis tersebut dalam persidangan di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Senin (20/1).

"Memutuskan, mengadili, kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing empat bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata Joko Dwi Atmoko, dalam persidangan yang dihadiri penasihan hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis hakim menyatakan, perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan JPU, yakni terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 jo Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang No. 24/ 2011 tentang BPJS jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim menyebutkan bahwa vonis empat bulan dipotong masa tahanan sementara. Kedua terdakwa juga dikenai biaya perkara masing-masing Rp5.000.

Terkait putusan tersebut, penasihat hukum maupun JPU menyatakan pikir-pikir untuk banding atau menerima putusan tersebut.

"Kami pikir-pikir dan bermusyawarah dulu," kata penasihat hukum kedua terdakwa, Andry Ermawan.

PT KDH, perusahaan tambang granit yang beroperasi di Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat dilaporkan karyawannya terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kasus ini sempat dilaporkan ke Polres Karimun pada awal 2019, dengan total tunggakan mencapai ratusan juta rupiah.

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumbarriau, Pepen S Almas dalam keterangan persnya mengatakan, PT KDH terdaftar dalam Program BP Jamsostek di Kantor Tanjung Balai Karimun sejak Maret 2013 dan baru mengikuti Jaminan Pensiun pada 2017.

Perusahaan ini memiliki karyawan yang terdaftar sebanyak 152 orang, "Namun berdasarkan data yang kami dapatkan, perusahaan menunggak iuran sejak November 2018, maka dengan menunggaknya iuran tersebut, manfaat BP Jamsostek untuk semua karyawan PT KDH otomatis hilang," kata Pepen.

Ia menambahkan, "Jika terjadi kecelakaan kerja dalam status menunggak iuran, maka hak pemulihan kecelakaan kerja BP Jamsostek yang manfaatnya tanpa batas plafon, yang berarti seluruh biaya rumah sakit berapapun jumlahnya seharusnya di tanggung tidak bisa di keluarkan BP Jamsostek.

Maka perusahaan yang wajib menanggung seluruh biaya pemulihan sampai sembuh."

"Bayangkan kalau kecelakaannya berat, biayanya bisa mengganggu kas atau bahkan bisa membuat bangkrut perusahaan. Karena kenyataannya pemulihan kecelakaan kerja kebanyakan membutuhkan biaya sangat besar bahkan bisa sampai miliaran rupiah jika kasusnya berat,” ungkapnya.

BP Jamsostek telah mengingatkan PT KDH untuk menyelesaikan tunggakan tersebut melalui SMS bulanan, surat, Disnaker Provinsi Kepri, serta ke kejaksaan, "Ini merupakan langkah terakhir yang kami tempuh untuk memastikan Perlindungan seluruh Pekerja Indonesia, tutup Pepen. (rdi)

Beri nilai
(0 Pilih)

Beri komentar

Pastikan Anda memasukkan semua informasi yang diperlukan, ditandai dengan tanda bintang (*). Kode HTML tidak diizinkan.