Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat foto: istimewa

Bawaslu Karimun ingatkan sanksi bagi ASN terlibat politik praktis pilkada

"Kami mengimbau kepada semua pihak mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada serentak 2020, sehingga berjalan dengan baik dan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai harapan masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya melalui TPS"

Karimun, jurnalterkini.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun Nurhidayat mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis jelang Pilkada Karimun 2020, bisa dikenai sanksi pidana penjara dan denda.

"ASN, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal wajib netral. Ada sanksi pidananya kalau terbukti mendukung pasangan calon tertentu," kata Nurhidayat di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Minggu.

Sanksi pidana bagi ASN yang tidak netral, kata dia, yakni pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling tinggi Rp6 juta.

Sanksi tersebut diatur dalam pasal 188 UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Larangan bagi ASN terlibat politik praktis pilkada, menurut dia, juga tertuang dalam undang-undang yang sama, yakni dalam pasal 71 ayat 1.

Dalam pasal tersebut disebutkan TNI/Polri, kepala desa juga dilarang terlibat politik praktis dalam Pilkada Karimun yang tahapannya sudah mulai berjalan.

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/94/M.SM.00.00/2019 Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN juga melarang ASN memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon.

''Kami mengimbau kepada semua pihak mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada serentak 2020, sehingga berjalan dengan baik dan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sesuai harapan masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya melalui TPS,'' pesannya. (rdi)

Beri nilai
(0 Pilih)

Beri komentar

Pastikan Anda memasukkan semua informasi yang diperlukan, ditandai dengan tanda bintang (*). Kode HTML tidak diizinkan.