Kapal perikanan asing yang ditangkap kapal pengawas perikanan KKP. Kapal perikanan asing yang ditangkap kapal pengawas perikanan KKP. Foto:dok. KKP

KKP tangkap dua kapal perikanan asing ilegal

Jakarta (Jurnal) - Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal perikanan asing (KIA) pada 13 dan 14 Oktober 2019. Kedua kapal tersebut berbendera Vietnam dan Malaysia.

Penangkapan KIA Vietnam terjadi di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI) Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada Minggu (13/10/19). Kapal dengan nama KG 94626 TS (58 GT) ditangkap oleh Kapal pengawas Perikanan (KP) Hiu 11 yang dinakhodai Capt. Mohammad Slamet pada jam 15.20 WIB.

Dalam penangkapan kapal tersebut juga berhasil diamankan 14 (empat belas) orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam bersama alat tangkap terlarang pair trawl.

Penangkapan tersebut bermula dari deteksi awal pada 11 dan 12 Oktober 2019 melalui operasi pemantauan udara (air surveillance) yang berhasil mendeteksi adanya KIA Vietnam sedang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 Laut Natuna Utara.

Atas dasar hasil pemantauan udara tersebut, tiga kapal pengawas perikanan, KP. Orca 01, KP. Orca 03, dan KP. Hiu 11 bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencegatan (intercept) atas KIA Vietnam yang terdeteksi melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal di perairan Indonesia.

Kemudian, pada 13 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, KP. Hiu 11 berhasil melakukan deteksi secara visual atas satu KIA Vietnam KG. 94626 TS, dan kemudian dilakukan prosedur penghentian, pemeriksaan, dan penahanan (henrikhan).

Sementara itu, penangkapan atas satu KIA Malaysia dilakukan oleh KP. Orca 03 yang dinakhodai Capt. Mohammad Ma’ruf pada tanggal 14 Oktober 2019, yang juga sedang melakukan illegal fishing di WPP-NRI 711 Laut Natuna Utara. Kapal dengan nama JHF 6388 TU2 (28 GT) dan awak kapal satu orang diduga berkewarganegaraan Laos, dideteksi pertama secara visual oleh KP. Orca 03 pada hari yang sama pukul 09.10 WIB berada di dalam garis Batas Landas Kontinen (BLK) Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengejaran oleh KP. Orca 03 dan tertangkap pada pukul 09.26 WIB.

Kedua kapal asing tersebut ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Selanjutnya, terhadap kedua kapal beserta awaknya, dikawal oleh KP. Orca 01 menuju Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau.

Untuk proses penyidikan akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam, dan sesuai Undang-undang Perikanan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Penangkapan tersebut menambah jumlah KIA yang ditangkap oleh KKP karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Selama 2019, sejumlah 51 KIA yang terdiri dari 20 Malaysia, 19 Vietnam, 11 Filipina, dan 1 Panama berhasil ditangkap oleh armada kapal pengawas perikanan KKP. (siaran pers)

Beri nilai berita ini
(0 Suara)

Berita terkait

  • Kebijakan Menteri Susi Berkah bagi Nelayan

    Dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan RI  Susi Pujiastuti yang baru bertugas sekitar lebih kurang 3 bulan ini memburu dan menenggelamkan kapal Asing perairan di Indonesia, ternyata memberi berkah kepada nelayan Kabupaten Kepulauan Meranti Riau.

  • Aquabis Investasi Perikanan di Karimun

    Karimun (Jurnal) - Perusahaan asal Australia yang berkantor di Singapura, Aquabis Asia Pte Ltd menginvestasikan modalnya sebesar 4,5 juta dolar Amerika di sektor perikanan dengan membangun karamba jaring apung di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

    "Pekan lalu mereka menemui kami dan menyatakan akan merealisasikan rencana investasi itu, dan dalam waktu dekat, mungkin dua atau tiga pekan ke depan, manajemen perusahaan itu akan meninjau lokasinya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karimun Hazmi Yuliansyah usai menyerahkan bantuan 12 kapal nelayan di Baran, Kecamatan Meral, Rabu.

    Hazmi mengatakan, PT Aquabis berencana membangun karamba jaring apung (KJA) di perairan sekitar Pulau Sebaik, Kecamatan Moro dengan nilai investasi sekitar 4,5 juta dolar Amerika, setara dengan Rp54,6 miliar dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika senilai Rp12.100.

    Semula, kata dia, pembangunan KJA itu direncanakan di perairan Pulau Telunas, namun dialihkan ke perairan Pulau Sebaik karena memiliki kedalaman yang cukup untuk membangun KJA sesuai spesifikasi yang diinginkan pihak Aquabis.

    "Tinggi KJA itu sekitar 15 meter dan membutuhkan kedalaman laut minimal 25 meter. Karena itu, lokasinya dialihkan ke perairan Pulau Sebaik karena kedalamannya mencapai 25 meter," ucapnya.

    Volume KJA yang akan dibangun berkapasitas 27 meter kubik menggunakan jaring diimpor dari Tiongkok, sedangkan jenis ikan yang akan dikembangkan adalah ikan Botia, sejenis ikan yang mampu bertahan dalam kondisi cuaca apapun.

    Dia menjelaskan, luas perairan yang dialokasikan untuk pembangunan KJA itu sekitar 18 hektare, sedangkan lahan darat untuk perkantoran 8 hektare.

    "Kami menyambut baik keputusan Aquabis merealisasikan investasinya di Moro yang memang kita plot sebagai kawasan minapolitan atau kawasan budidaya perikanan," katanya.

    Semula, kata dia, pihaknya menganggap Aquabis batal mengembangkan KJA di Moro, setelah manajemen perusahaan itu menandatangani nota kesepahaman atau MoU investasi pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karimun pada 2009 silam.

    "Kami kira tidak jadi, tak taunya mereka datang pekan lalu bahwa rencana tersebut tetap mereka realisasikan. Jika demikian, maka mereka akan mendirikan kantor cabang di Karimun," katanya.

    Hazmi Yuliansyah menambahkan kehadiran Aquabis diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor budidaya perikanan serta menyerap tenaga kerja lokal.

    "Soal perizinannya tinggal diperpanjang saja, jadi kami berharap rencana Aquabis itu segera terealisasi," katanya.

    Sumber: antarakepri.com

Tinggalkan komentar

Pastikan Anda memasukkan semua informasi yang diperlukan, ditandai dengan tanda bintang (*). Kode HTML tidak diizinkan.